Puslitbang Polri Evaluasi Tingkat Kesulitan Pengungkapan Kasus Kriminal di Takalar

oleh
Puslitbang Polri sambangi Polres Takalar untuk evaluasi indeks penyelidikan dan penyidikan sesuai kondisi riil wilayah Selatan Sulawesi Selatan
Suasana pelaksanaan penelitian dan Focus Group Discussion (FGD) Tim Puslitbang Polri bersama jajaran Polres Takalar, Polres Jeneponto, dan Polres Bantaeng di Aula Wicaksana Laghawa Polres Takalar, Rabu (28/10/2026)

PANDUNEWS.co.id, Takalar -Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri menyambangi Aula Wicaksana Laghawa Polres Takalar, Rabu (28/10/2026).

Kedatangan tim Mabes Polri ini bertujuan mengukur kesesuaian standar biaya serta aturan penyelidikan dan penyidikan dengan realitas tantangan operasional di lapangan.

​Rombongan yang dipimpin Kombes Pol M. Fauzi tersebut disambut langsung oleh Wakapolres Takalar, Kompol Alauddin Torki. Uniknya, kegiatan ini tak hanya melibatkan personel tuan rumah, tetapi juga mengumpulkan pejabat reserse dan perencanaan dari Polres Jeneponto serta Polres Bantaeng.

Sumpah Pemuda ke-98

Hari Santri Nasional, Bupati dan Wakil Bupati Takalar

Hut Sulsel ke 357, Bupati dan Wakil Bupati Takalar - Pandunews

 title=

​Penelitian ini dinilai krusial agar pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat berjalan secara proporsional, terukur, dan selaras dengan karakteristik masing-masing wilayah di Sulawesi Selatan.

​Bedah Kendala Lapangan Lewat Diskusi Terarah

​Rangkaian acara diisi dengan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan para Kasat hingga Kanit dari fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) dan Reserse Narkoba.

Dalam forum tersebut, para penyidik membeberkan gambaran langsung serta kendala operasional yang dihadapi saat membongkar kasus pidana.

​“Penelitian ini menjadi ruang evaluasi bersama untuk menjembatani ketentuan normatif dengan kebutuhan riil di lapangan, sehingga penegakan hukum semakin efektif dan tepat sasaran,” ungkap jajaran tim peneliti.

​Melalui riset mendalam ini, Polres Takalar bersama tim Puslitbang Polri berkomitmen menyempurnakan sistem kerja kepolisian agar semakin responsif menjawab kebutuhan keadilan masyarakat di daerah.(*)