Overstay Lebih dari 60 Hari di Sulsel, Ibu dan Dua Anak Asal Filipina Dideportasi

oleh

PANDUNEWS.co.id, Makassar – Imigrasi Makassar deportasi satu keluarga WNA Filipina yang terdiri atas seorang ibu dan dua orang anak di bawah umur melalui Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Kamis (12/11/2026).

Tindakan tegas dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar ini dilakukan setelah ketiganya kedapatan tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah serta melampaui batas waktu izin tinggal (overstay) lebih dari 60 hari.

Ketiga warga negara asing (WNA) asal Filipina tersebut masing-masing berinisial JT, AT, dan AST. Pemulangan paksa ini merupakan bagian dari Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang mengacu pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selama proses pemulangan berlangsung, petugas Imigrasi Makassar menerapkan pengawasan dan pengawalan ketat secara melekat, mulai dari tahap pemeriksaan dokumen perjalanan, pengurusan check-in di konter maskapai, hingga memastikan ketiganya masuk ke dalam pesawat menuju negara asalnya dengan aman.

Lantaran dua orang di antaranya masih berusia anak-anak, petugas memastikan seluruh proses deportasi tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan dan perlindungan anak, tanpa mengurangi ketegasan penegakan aturan hukum.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Abdi Widodo Subagio, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan wujud komitmen jajarannya dalam menjaga kedaulatan negara serta menertibkan keberadaan orang asing di wilayah Sulawesi Selatan.

“Setiap pelanggaran keimigrasian akan kami tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak,” tegas Abdi Widodo Subagio.

Melalui penindakan ini, pihak Imigrasi Makassar turut mengimbau masyarakat luas maupun para penjamin orang asing agar proaktif mengawasi aktivitas WNA di lingkungan sekitarnya. Warga diminta segera melapor kepada petugas apabila menemukan indikasi pelanggaran izin tinggal oleh warga asing.(*)