PANDUNEWS.co.id, Takalar – Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, resmi menjadi wakil Kabupaten Takalar dalam penilaian 10 besar calon Desa Percontohan Antikorupsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.
Tahapan penilaian lapangan tersebut berlangsung di Kantor Desa Topejawa pada Jumat (13/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari proses seleksi berjenjang untuk menentukan desa percontohan antikorupsi terbaik di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor B/6821/DKM.01.02/80 84/10/2026.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Takalar, Drs. Rijal Mustamin, M.M., hadir mewakili Bupati Takalar untuk menyambut langsung kedatangan tim penilai provinsi.
Dalam sambutannya, Rijal memaparkan bahwa Kabupaten Takalar memiliki 86 desa dan 24 kelurahan yang mengelola sumber pendanaan pembangunan dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
“Dari sekian banyak desa di Kabupaten Takalar, kami menilai Desa Topejawa memiliki kesiapan untuk mewakili Takalar dalam penilaian calon Desa Percontohan Antikorupsi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Rijal.
Ia berharap Desa Topejawa mampu meraih hasil terbaik hingga melaju ke tingkat nasional, sekaligus menjadi pemicu semangat bagi desa lainnya di Takalar dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih.
Fokus Penilaian Pada Praktik Nyata dan Lima Indikator Utama
Ketua Tim Penilai Calon Percontohan Desa Antikorupsi, Irhan Kamal, S.E., M.T., Ak., M.Ak., menjelaskan bahwa Desa Topejawa telah berhasil melewati seleksi ketat hingga tembus ke jajaran 10 besar tingkat provinsi.
“Sejak tahap administrasi, Desa Topejawa sudah memenuhi kriteria penilaian. Namun, yang paling penting bukan hanya kelengkapan administrasi, melainkan bagaimana tata kelola pemerintahan, pengawasan, dan keterbukaan pelayanan publik benar benar diterapkan dalam kehidupan pemerintahan desa,” jelas Irhan.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa memerlukan pendampingan serta pengawasan berkelanjutan agar setiap rupiah anggaran digunakan sesuai peruntukan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
“Melalui program Desa Antikorupsi, kita ingin menegaskan bahwa pemerintah desa harus mampu mengelola anggaran secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Dalam proses verifikasi, terdapat lima komponen utama yang menjadi tolok ukur penilaian, meliputi tata kelola pemerintahan, pengawasan, partisipasi masyarakat, keterbukaan pelayanan publik, serta kearifan lokal. Selain memeriksa berkas fisik, tim penilai juga meninjau langsung praktik pelayanan sehari hari di lapangan.
Keikutsertaan Desa Topejawa diharapkan semakin memperkokoh budaya antikorupsi di lingkup pemerintahan desa se Kabupaten Takalar. Agenda penilaian ini turut dihadiri Tim Penilai Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Diskominfo Provinsi Sulsel, Kabid Humas Diskominfo Takalar, Inspektorat Kabupaten Takalar, Camat Mangarabombang, Kepala Desa Topejawa, Bhabinkamtibmas, jajaran BPD, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.(*)
