PANDUNEWS.co.id – Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Sulawesi Selatan diwarnai dinamika layaknya Pilkada. Konferprov PWI Sulsel memanas karena adanya polarisasi dukungan terhadap dua pasangan calon ketua.
Dinamika ini memunculkan kubu yang saling bersaing ketat, manuver politik organisasi, hingga gelombang mosi tidak percaya.
Perebutan kursi Ketua PWI Sulsel periode 2026–2031 dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) dikonfirmasi oleh PWI Pusat mempertemukan dua poros pasangan calon, yaitu Amrullah Basri – Abdul Jurlan, serta Suwardi Thahir – Dahlan Abubakar.
Amrullah Basri dan Suwardi Thahir sebagai Calon Ketua PWI Sulawesi Selatan, serta Abdul Jurlan dan Dahlan Abubakar sebagai Calon Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sulsel.
Proses menuju pemilihan memanas dengan tensi yang sangat tinggi, menyerupai pemilihan kepala daerah secara umum. Ada isu ketidaknetralan. Tensi meninggi karena adanya tudingan miring terhadap panitia pelaksana (OC) dan pelaksana tugas (Plt) ketua yang dianggap tidak netral dan berpihak.
Mosi Tidak Percaya
Munculnya kelompok yang menamakan diri Forum Penyelamat PWI Sulsel melakukan aksi turun ke jalan, menuntut PWI Pusat turun tangan karena menilai proses konferensi dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) cacat aturan.
Mosi tidak percaya terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh, digaungkan oleh Forum Penyelamat PWI Sulsel dan sejumlah jurnalis menjelang Konferprov PWI Sulsel.
Kelompok ini mendesak PWI Pusat dan Dewan Pers untuk mengambil alih kendali organisasi karena menilai tata kelola di bawah kepemimpinan Plt Ketua cacat prosedur.
Poin-poin utama yang menjadi akar dari kisruh tersebut yaitu pertama tuntutan pencopotan. Forum Penyelamat PWI Sulsel secara resmi mengetuk mosi tidak percaya dan menuntut PWI Pusat segera melengserkan Zulkifli Gani Ottoh dari jabatannya sebagai Plt Ketua PWI Sulsel.
Kisruh DPT & KTA
Terjadi masalah teknis terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dugaan bahwa proses perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA) dipersulit bagi beberapa anggota, sementara dipermudah untuk pihak tertentu.
Sorotan Independensi
Panitia Konferprov (OC) dan pengurus bidang organisasi dinilai tidak netral dan berada dalam pusaran kepentingan kontestasi calon Ketua PWI Sulsel.
Konferensi Provinsi PWI Sulsel digelar di Graha Pena Makassar, Selasa, 02 Juni 2026, dengan mengusung tema: “Pers Sehat, Sulsel Maju”.
Tema ini diangkat untuk mendorong profesionalisme, independensi, dan kualitas jurnalis.
Tema “Pers Sehat” yang diusung sepertinya hanya sekadar slogan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Ingin pers sehat tetapi proses konferensi menuju pemilihan Ketua PWI Sulsel dan pemilihan Ketua Dewan Kehormatan PWI Sulsel sangat tidak sehat.
Ada aturan yang dibuat yang tidak memiliki landasan yang jelas dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI yang secara langsung maupun tidak langsung membatasi hak anggota untuk maju dalam bursa pencalonan.
Aturan itu antara lain kewajiban melampirkan surat bebas sanksi organisasi dari Dewan Kehormatan PWI, dukungan minimal 20 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta persetujuan tertulis dari perusahaan media tempat anggota bernaung sesuai kartu anggota.
Seharusnya, tata tertib Konferensi PWI Sulsel menjadi instrumen untuk menjamin proses demokrasi organisasi berjalan terbuka dan adil.
Persaudaraan dan Silaturrahim
Konferprov PWI Sulawesi Selatan seharusnya menjadi wadah utama untuk mempererat silaturahmi, menjaga muruah organisasi, serta merumuskan program kerja demi kemajuan insan pers. Jangan abaikan semangat persaudaraan sesama anggota Persatuan Wartawan Indonesia.
Konferprov bukan semata-mata arena kontestasi untuk memilih Ketua PWI Sulsel dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Sulsel. Lebih dari itu, konferensi merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi yang seharusnya menjadi ruang silaturrahim, ruang bertemu kembali, dan ruang mempererat kebersamaan di antara para wartawan anggota PWI.
Banyak anggota dan pengurus PWI yang sudah cukup lama tidak berjumpa karena kesibukan masing-masing, berpencar di berbagai daerah, atau menjalankan tugas jurnalistik di tempat yang berbeda.
Konferprov menjadi momentum yang tepat untuk saling menyapa kembali, berjabat tangan, bertukar cerita, dan mengenang perjalanan panjang organisasi yang telah dibangun bersama selama bertahun-tahun.
Pilihan boleh berbeda. Dukungan kepada calon tertentu adalah hak demokratis setiap anggota, tetapi perbedaan pilihan tidak boleh menjelma menjadi sekat yang merenggangkan persaudaraan.
Siapa pun yang terpilih nantinya, baik sebagai Ketua PWI Sulsel maupun Ketua Dewan Kehormatan Provinsi, pada hakikatnya adalah amanah untuk mengurus rumah besar yang sama, yaitu PWI Sulawesi Selatan.
Yang lebih penting dari sekadar menang atau kalah adalah bagaimana organisasi ini dapat terus tumbuh sehat, kuat, dan bermartabat.
Pengurus yang terpilih harus mampu menyusun program kerja yang berpihak pada peningkatan kualitas, kompetensi, profesionalisme, serta kesejahteraan wartawan anggota PWI. Organisasi harus hadir memberikan manfaat nyata bagi anggotanya, bukan sekadar menjadi arena perebutan jabatan.
Dalam semangat itu pula, wartawan-wartawan senior tidak boleh dilupakan, apalagi disingkirkan. Mereka adalah bagian penting dari sejarah perjalanan PWI Sulsel.
Banyak di antara mereka yang pernah memimpin organisasi, menjadi pengurus, membina generasi muda, dan hingga kini masih aktif menjalankan profesi kewartawanan. Pengalaman, kebijaksanaan, dan keteladanan mereka merupakan aset berharga yang tidak tergantikan.
Generasi muda membutuhkan energi dan semangat pembaruan, sementara para senior memiliki pengalaman dan kearifan yang lahir dari perjalanan panjang profesi. Keduanya harus berjalan beriringan untuk memperkuat PWI Sulsel di masa depan.
Karena itu, menjelang Konferprov PWI Sulsel, marilah kita menjadikan forum ini sebagai ajang demokrasi yang bermartabat sekaligus ajang mempererat tali silaturrahim.
Setelah semua proses selesai, tidak ada lagi kubu A atau kubu B. Yang ada hanyalah satu keluarga besar PWI Sulawesi Selatan yang bersama-sama menjaga muruah organisasi, meningkatkan profesionalisme pers, dan mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat.
Sebab pada akhirnya, jabatan hanyalah amanah yang dibatasi waktu, sedangkan persaudaraan adalah warisan yang nilainya jauh lebih panjang daripada satu periode kepengurusan.*
Oleh: Asnawin Aminuddin
(Wartawan Senior Mantan Pengurus PWI)
