PANDUNEWS.co.id, Takalar – Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, memimpin langsung Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Takalar Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Rabu (18/11/2026).
Mengusung tema “Penguatan Fungsi Pengawasan Orang Asing, Membangun Sinergitas dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Kabupaten Takalar”, forum ini digelar untuk mempererat koordinasi lintas instansi terkait pengawasan orang asing di Takalar.
Dalam arahannya, Bupati Daeng Manye menyampaikan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar yang terus mendorong sinergitas pengawasan keimigrasian di wilayah Butta Panrannuangku.
Menurutnya, TIMPORA memegang peranan strategis sebagai wadah terpadu untuk menghimpun informasi, melakukan pertukaran data, menyusun analisis evaluasi, hingga memetakan titik-titik pengawasan Warga Negara Asing (WNA).
“TIMPORA ini sangat penting karena menjadi ruang bersama untuk bertukar informasi, menganalisis persoalan, menyusun peta pengawasan, serta memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terkait keberadaan orang asing,” ujar Daeng Manye.
Waspadai Kerawanan TPPO hingga Mobilitas Kawasan Industri
Pada kesempatan tersebut, Daeng Manye mengingatkan seluruh peserta rapat agar mewaspadai sejumlah potensi kerawanan di wilayah Takalar. Potensi tersebut meliputi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan manusia, hingga meningkatnya mobilitas pelaku usaha dan tenaga kerja asing seiring pengembangan Kawasan Industri Takalar (KIT).
Ia menegaskan bahwa forum ini harus melahirkan langkah konkret berupa pertukaran data yang akurat serta mekanisme tindak lanjut yang jelas antarinstansi.
“Setiap unsur harus menjalankan perannya secara sinergis dan profesional, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun instansi vertikal. Di saat yang sama, kita juga harus tetap menjaga iklim investasi dan pelayanan publik yang kondusif,” tegasnya.
Peta Kawasan Perhatian dan Tugas Strategis TIMPORA
Dalam pemaparan materi rapat, sejumlah zona strategis di Kabupaten Takalar masuk dalam peta prioritas pengawasan terukur, meliputi:
- Wilayah pesisir dan perikanan, termasuk aktivitas budidaya rumput laut.
- Kawasan budidaya dan pengembangan usaha ekonomi.
- Kawasan destinasi wisata dan permukiman warga.
- Jalur lintas mobilitas strategis Makassar–Takalar–Jeneponto.
Adapun mandat utama TIMPORA mencakup koordinasi lintas sektor, pengumpulan serta evaluasi data, penyelesaian persoalan administratif maupun hukum WNA, hingga pelaksanaan operasi gabungan—baik yang bersifat khusus maupun insidental.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar berharap kolaborasi lintas sektor semakin solid demi menjamin ketertiban umum, penegakan hukum keimigrasian, serta menjaga stabilitas keamanan investasi daerah.(*)







