Peluang PPPK Paruh Waktu di Takalar Ikut Seleksi CPNS, Ini Penjelasan BKPSDM

oleh
Kepala BKPSDM Takalar Sayuti menjelaskan data PPPK Paruh Waktu di Takalar dan peluang seleksi CPNS

PANDUNEWS.co.id, Takalar – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Takalar mencatat jumlah PPPK Paruh Waktu di Takalar mencapai 3.798 orang.

Berdasarkan data pembaruan dashboard kepegawaian per 6 November 2026, sebanyak 3.454 orang di antaranya berstatus aktif bertugas.

​Kepala BKPSDM Kabupaten Takalar, Sayuti, memaparkan data tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, sayap kanan Gedung Kantor Bupati Takalar, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Senin (16/11/2026).

​Dalam keterangannya, Sayuti turut menguraikan mekanisme perpanjangan masa kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sekaligus merespons pertanyaan mengenai peluang pegawai paruh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

​Ia menjelaskan bahwa baik PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu memiliki durasi kontrak kerja selama satu tahun. Saat ini, proses perpanjangan kontrak bagi sekitar 350 orang PPPK penuh waktu telah berjalan. Sementara itu, tahapan verifikasi administrasi bagi ribuan PPPK paruh waktu masih terus berlangsung.

​“Proses verifikasi yang berjalan saat ini merupakan bagian penting dari pemenuhan persyaratan perpanjangan kontrak,” ujar Sayuti.

​Peluang Ikut Seleksi CPNS Tunggu Juknis Pusat

​Terkait peluang PPPK paruh waktu maupun penuh waktu untuk mendaftar pada seleksi CPNS mendatang, Sayuti menegaskan bahwa pihaknya belum dapat memberikan kepastian. Hingga kini, BKPSDM Takalar masih menunggu turunnya petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat.

​“Belum bisa kita bicara dan pastikan sebenarnya kalau tidak ada juknis,” tegas Sayuti.

​Oleh karena itu, BKPSDM belum dapat mengalkulasi berapa kuota maupun kriteria pegawai PPPK yang memenuhi syarat mengikuti seleksi CPNS sebelum regulasi teknis diterbitkan secara resmi.

​Pemkab Terima Penempatan Tiga Lulusan IPDN

​Selain membahas penataan tenaga PPPK, Sayuti juga mengungkapkan perkembangan pemenuhan aparatur sipil negara dari lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

​Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar sebelumnya mengusulkan formasi kebutuhan sebanyak 20 lulusan IPDN guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkup birokrasi daerah. Namun, pemerintah pusat hanya mengalokasikan tiga orang purna praja untuk Kabupaten Takalar.

​“Usulan kebutuhan untuk purna IPDN itu 20 orang kemarin, tetapi yang dialokasikan hanya tiga orang,” ungkapnya.

​Ketiga lulusan IPDN tersebut seluruhnya ditempatkan di lingkungan Pemkab Takalar, dengan komposisi dua orang putra daerah asal Takalar dan satu orang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

​Adapun ketiganya adalah Muh. Agung Umar, S.Tr.IP., Nur Azizah Rezkia Latif, S.Tr.IP., dan Nur Rahkmah Aulia Asri, S.Tr.IP. Mereka langsung ditugaskan memperkuat tiga organisasi perangkat daerah (OPD) strategis, yakni Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.(*)