PANDUNEWS.co.id, Takalar – Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye kembali turun langsung memastikan kualitas pelayanan publik. Rabu (7/10/2026), Bupati melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos-PMD) Kabupaten Takalar.
Sidak tersebut secara khusus menyasar pelayanan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang setiap harinya melayani masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Takalar.
Bupati Daeng Manye ingin memastikan masyarakat yang datang tidak sekadar dilayani, tetapi mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, ramah dan memberikan kepastian.
Dalam dialog dengan petugas, Bupati menanyakan langsung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu pelayanan.
“Berapa selesai melayani?” tanya Daeng Manye.
“Lima menit,” jawab petugas.
Bupati kemudian menghitung kapasitas pelayanan tersebut. Menurutnya, jika satu masyarakat dapat dilayani rata-rata lima menit, maka sistem antrean dan pembagian tugas harus mampu mencegah terjadinya penumpukan masyarakat.
“Kalau rata-rata lima menit, jangan sampai jadi 10 menit, jangan malah satu hari. Selesaikan lima menit, supaya orang puas,” tegasnya.
Saat ini, rata-rata sekitar 30 masyarakat datang setiap hari untuk mengurus kepesertaan BPJS melalui pelayanan Dinsos-PMD.
Pelayanan tersebut mencakup masyarakat yang masuk dalam Desil 1 hingga Desil 5. Sedangkan masyarakat pada Desil 6 dan seterusnya diwajibkan melengkapi persyaratan tertentu dari pemerintah desa sesuai ketentuan.
Bupati juga menyoroti pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan. Administrasi kepesertaan BPJS di lingkungan Pemkab Takalar telah didukung aplikasi e-Dabu atau Elektronik Data Badan Usaha.
Menurutnya, sistem yang sudah berbasis digital harus diikuti dengan kualitas pelayanan petugas yang cepat dan responsif.
“Kalau sistem sudah oke, tinggal manusianya melayani,” ujarnya.
Daeng Manye bahkan meminta jajaran Dinsos-PMD memikirkan pola pelayanan dengan sistem shift. Langkah itu dinilai penting untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang datang dari wilayah jauh dan membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Ini kan kita melayani masyarakat. Masyarakat itu orang sakit, kita tidak tahu kapan membutuhkan pelayanan,” katanya.
Ia menegaskan, pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus mendapatkan perhatian serius pemerintah.
“Saya ingin tidak ada keluhan terkait BPJS. Masalah anggaran itu tanggung jawab Pemda. Karena masyarakat kita membutuhkan pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Sidak tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Takalar untuk terus membenahi pelayanan publik agar masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, transparan dan tidak berbelit-belit.(*)
