PANDUNEWS.co.id, Takalar – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar bersama Pemerintah Kabupaten Takalar serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperketat pengawasan WNA di Takalar melalui Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), Rabu (18/11/2026).
Langkah strategis ini digelar guna mengantisipasi pelanggaran keimigrasian serta kejahatan transnasional seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Abdi Widodo Subagio, menyoroti tiga titik kerawanan utama di Kabupaten Takalar.
Ketiganya meliputi lonjakan tenaga kerja asing seiring berkembangnya kawasan industri, kerawanan pesisir sebagai jalur perlintasan ilegal menuju Australia, serta potensi penyalahgunaan perkawinan campuran.
Sebagai langkah deteksi dini, ia mendorong pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Kabupaten Takalar guna memperkuat edukasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Sementara itu, Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye menegaskan bahwa pesatnya investasi dan pembangunan Kawasan Industri Takalar wajib diimbangi pengawasan ketat lintas instansi.
Ia pun mengimbau warga mewaspadai modus penipuan daring (scamming), TPPO, dan TPPM serta segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan.
Soroti Perbedaan Pencatatan Data Antarinstansi
Dalam diskusi panel yang dimoderatori Analis Keimigrasian Madya Ocky Mulya Soemantri, forum mengungkap adanya perbedaan pencatatan data keberadaan orang asing antarinstansi di daerah.
Tercatat Imigrasi mendata satu WNA asal Korea Selatan pemegang Izin Tinggal Tetap, Disdukcapil mencatat tiga orang asing, sementara Kementerian Agama mencatat satu WNA asal Singapura terkait perkawinan campuran.
Menyikapi dinamika tersebut, unsur Forkopimda, Kejaksaan Negeri, Kodim 1426 Takalar, Pengadilan Negeri, BIN Daerah, Pos TNI AL, BNN, Rudenim Makassar, dan instansi terkait menyepakati tiga langkah tindak lanjut konkret.
Kesepakatan itu mencakup pengaktifan kembali Satgas Pengawasan Orang Asing, validasi serta pertukaran data berkala, hingga pelaksanaan operasi gabungan di kawasan industri dan pesisir.
Selain penindakan, edukasi publik juga akan digencarkan melalui kolaborasi podcast bersama Diskominfo Takalar serta penyuluhan langsung di desa-desa pesisir lewat program Penyebaran Informasi Keimigrasian dan Pembinaan Masyarakat (PIMPASA) demi menjaga kondusivitas wilayah Butta Panrannuangku.(*)







