PANDUNEWS.co.id, Takalar – Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Takalar bertema “Penguatan Koordinasi Intelijen Terpadu dan Penanganan Konflik Sosial demi Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah.” Di Laksanakan di ruangan Pola Kantor Bupati, Kamis 16 Juli 2026.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye didampingi Wakil Bupati Hengky Yasin serta Sekretaris Daerah Muhammad Hasbi,
Turut hadir Dandim 1426/Takalar, Ketua Pengadilan Negeri Takalar, perwakilan Kejaksaan Negeri Takalar, Kasat Narkoba Polres Takalar mewakili Kapolres Takalar, unsur Badan Intelijen Negara (BIN), para Danramil, Kapolsek, dan Camat se-Kabupaten Takalar.
Dalam sambutannya, Bupati Daeng Manye menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, seluruh unsur Forkopimda diminta terus memperkuat koordinasi, saling berbagi informasi, dan meningkatkan deteksi dini terhadap setiap potensi konflik sosial.
Menurut Bupati, forum komunikasi seperti FGD harus menjadi agenda yang dilaksanakan secara rutin, terstruktur, dan terpadu sehingga setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diidentifikasi sejak dini, dianalisis bersama, dan segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Bupati juga mengingatkan seluruh peserta agar lebih peka terhadap perkembangan informasi, khususnya di media sosial. Ia menilai tidak sedikit persoalan kecil yang berkembang menjadi isu besar akibat penyebaran informasi yang tidak utuh maupun tidak terverifikasi. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam meredam potensi konflik sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan.
“Daerah yang aman akan menciptakan pembangunan yang berjalan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Daeng Manye sebelum secara resmi membuka FGD.
Deteksi Dini Jadi Kunci Pencegahan Konflik
Sementara itu, Sekretaris Daerah Takalar Dr. Muhammad Hasbi menjelaskan bahwa FGD digelar sebagai wadah memperkuat koordinasi fungsi intelijen yang dimiliki seluruh instansi, mulai dari Kesbangpol, TNI, Polri, Kejaksaan hingga BIN.
Menurutnya, forum tersebut membahas tiga agenda utama, yakni penguatan koordinasi intelijen terpadu, pemetaan potensi konflik sosial di seluruh kecamatan, serta penyusunan strategi pencegahan konflik.
“FGD ini bukan diskusi satu arah, tetapi forum dialog yang menghasilkan langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas keamanan daerah,” ujarnya.
Polres Soroti Konflik Lahan dan PSN Laikang
Mewakili Kapolres Takalar, Kasat Narkoba Polres Takalar AKP Asrullah SH, menyampaikan bahwa terdapat dua isu strategis yang memerlukan perhatian bersama.
Pertama, potensi konflik lahan PTPN di wilayah Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan yang diperkirakan kembali meningkat setelah musim panen tebu, terutama berkaitan dengan persoalan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).
Kedua, perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Laikang. Menurutnya, langkah cepat Pemerintah Kabupaten Takalar dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat berhasil meredam berbagai kesalahpahaman terkait proyek tersebut.
Pihak kepolisian juga mendorong agar proses sosialisasi pembangunan terus melibatkan para camat, tokoh masyarakat, dan seluruh unsur pemerintah agar informasi yang diterima masyarakat lebih utuh dan tidak mudah dipengaruhi isu-isu yang menyesatkan.
Dandim 1426: Tambang Ilegal dan Narkoba Perlu Diwaspadai
Dalam kesempatan yang sama, Dandim 1426/Takalar Letkol Inf Anton Timotius Milala, S.E., M.I.P. menambahkan dua potensi kerawanan lain yang harus menjadi perhatian bersama, yakni aktivitas tambang ilegal dan penyalahgunaan narkoba.
Menurutnya, kedua persoalan tersebut berpotensi memicu konflik sosial sekaligus mengancam keamanan daerah apabila tidak ditangani sejak dini.
Dandim menekankan pentingnya memperkuat deteksi dini, meningkatkan edukasi kepada masyarakat, mengedepankan mediasi dalam penyelesaian persoalan, serta memperkuat koordinasi lintas instansi.
Terkait konflik lahan PTPN, ia mendorong percepatan penyelesaian administrasi perpanjangan HGU agar tidak menjadi celah munculnya klaim sepihak. Ia juga mengusulkan agar pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan organisasi pendamping duduk bersama mencari solusi sehingga konflik tidak terus berulang.
Selain itu, Dandim mengusulkan agar forum koordinasi seperti FGD Forkopimda dilaksanakan secara berkala sebagai sarana membahas isu-isu strategis yang berkembang di Kabupaten Takalar.
Wabup: Stabilitas Keamanan Menjadi Modal Utama Pembangunan
Wakil Bupati Takalar Hengky Yasin mengapresiasi pelaksanaan FGD yang dinilai mampu memperkuat sinergi seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga kondusivitas daerah.
Menurutnya, keamanan merupakan modal utama bagi keberhasilan pembangunan karena akan meningkatkan kepercayaan investor, menciptakan rasa aman bagi dunia usaha, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia mengusulkan agar rapat koordinasi kewaspadaan daerah dilaksanakan secara berkala, disertai penyusunan peta kerawanan yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Selain itu, Hengky Yasin menekankan pentingnya membangun sistem pertukaran informasi antarinstansi agar setiap potensi gangguan keamanan dapat diketahui lebih cepat, dianalisis bersama, dan ditindaklanjuti secara terpadu.
Melalui FGD tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar bersama seluruh unsur Forkopimda menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi, koordinasi intelijen, serta penanganan konflik sosial guna menjaga stabilitas keamanan daerah sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Takalar.(*)
