TAKALAR,PANDUNEWS–Terungkap sosok oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada dibalik anggaran milyaran rupiah tim penggerak PKK Takalar. Berdasarkan informasi yang beresar oknum tersebut tercatat sebagai pegawai di lingkup pemda Takalar
Diera Pj Bupati Takalar, Setiawan Aswad oknum ASN ini dikenal bergitu dekat dengan kerua Tim penggerak PKK. ia bahkan sangat disegani dilingkup OPD karena kedekatannya itu
Tak segan-segan oknum ASN ini berperan mengumpul anggaran di sejumlah SKPD yang memiliki kerjasama dengan Tim penggerak PKK. Salah satu sumber ASN yang tak ingin disebutkan beecerita bahwa peran dari oknum yang diduga pegawai protokoler daerah sudah dan dikenal disetiap OPD di Takalar
“Iye, dia yang ambil anggaran tim PKK disetiap OPD dan banyak dikeluhkan. Intinya LPJ di tanggung dinas masing-masing” Kata sumber
Selanjutnya kata sumber oknum ini sangat dikenal dan hampir dibilang asistem ibu Pj Bupati. Menurutnya, segala hajat hidup yang terjadi dirujab diketahuinya.
Sebelumnya, Penganggaran PKK yang dikabarkan mencapai angka miliaran rupiah yang diduga dititip pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jadi trending topik.
Puluhan mahasiswa yang mengatas namakan Aliansi Mahasiswa Takalar (AMT) telah menyoroti, bahkan menyikapi kesimpang-siuran informasi itu, mereka telah menggelar aksi demonstrasi depan Kantor Bupati dan Kantor Kajari.
“Kami menduga ada intervensi berlebihan ke setiap OPD untuk menganggarkan operasional Tim Penggerak PKK dengan asumsi pengembangan ekonomi lokal,” teriak pengunras, Kamis (1/7/2024).
pihak Pemkab melalui Kepala Keuangan, Rahmansyah menapik, dan mengaku jika penganggaran PKK sesuai prosedural berkait penyesuaian program.
Kalaupun ada ketidakfairan dalam berkegiatan jelas Rahmansyah di Gedung DPRD sore kemarin, Jum’at (2/8), itu kesepakatan mereka dengan OPD sesuai kegiatan yang beririsan.
Sementara Kepala Kejaksaan Negeri, Tenriawaru yang ditemui wartawan menegaskan, pihaknya membutuhkan data-data valid untuk menindaklanjuti masalah PKK. “Silahkan laporkan ke kami disertai data yang valid,” imbuhnya.
Sedang AMT dengan tegas, juga akan menggelar aksi berkelanjutan sebagai bentuk keseriusan mengawal soal PKK yang kini jadi trending topik. “Ini juga merupakan ujian bagi Aparat Penegak Hukum melakukan penyelidikan karena sudah jadi konsumsi publik,” katanya.
Jadi tambahnya, selain menanti laporan resminya, APH wajib Lidik tanpa menunggu laporan resminya.(Jaya)
